29.3 C
Jakarta
Minggu, Juni 13, 2021

Komnas HAM Semestinya Fokus Urusi Pelanggaran HAM Kelompok Teror Poso & Kekejaman KKB Papua, Malah Urus Pegawai KPK dipecat ?

Must read

JAKARTA – Sangat memprihatinkan kejadian demi kejadian menimpa dan menguji bangsa dan negara ini, kekejaman pembantaian yang dilakukan kelompok teroris Poso membantai masyarakat sipil sampai memenggal kepala, kekejaman dan kebiadaban kelompok teror KKB Papua terus menembaki warga sipil, menembak petugas keamanan TNI, Polri sampai Kabinda Papua gugur menjadi korban meninggal akibat kekejaman kelompok teror KKB Papua.

Diperparah kelompok teror KKB Papua tidak henti hentinya melakukan teror dan aksi pembakaran rumah rumah penduduk. Kemana dan ada dimana Komnas HAM ? Tidak bersuara atas nama Hak Azasi Manusia ? Yang sudah nyata nyata terjadinya pelanggaran HAM berat dilakukan oleh kelompok teror Poso dan OPM Papua, apakah Komnas HAM bagian dari konpirasi mereka, ataukah Komnas HAM dibawah permainan kepentingan asing yang sedang obok obok Papua ?

Sebuah fenomena dan fakta aneh serta lucu, Komnas HAM tutup mata dan diam tidak bersuara atas pelanggaran HAM berat yang dilakukan kelompok teror Poso dan kelompok teror KKB Papua, malah sibuk ngurusin Masalah peralihan pegawai KPK menjadi ASN itu murni permasalahan kepagawaian, KPK menjalankan UU untuk melaksanakan alih status pegawai KPK menjadi ASN sesuai dengan regulasi aturan dan perundang undangan yang berlaku, kata Sekjen Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 “PPJNA 98” Abdul Salam Nur Ahmad pada redaksi Selasa (08/06/2021).

Selanjutnya mengatakan “Peralihan status pegawai KPK menjadi ASN dimana pelanggaran HAM nya ?. Justru Komnas HAM dimanfaatkan oleh gerembolan pegawai yang dipecat tidak mau taat aturan yang secara sengaja ada kepentingan asing yang senagaja mengobok obok KPK membuat kegaduhan untuk memperburuk citra pemerintahan Jokowi, ungkap Abdul Salam Nur Ahmad.

“Dengan bernafsunya Komnas HAM memanggil Pimpinan KPK terkait alih status pegawai KPK menjadi ASN sangat aneh yang bukan ruang lingkupnya dan tidak ada pelanggaran HAM. Dimanapun, dinegara manapun yang namanya ASN atau pegawai pemerintah itu harus taat aturan dan perundang undangan yang berlaku, tidak seenaknya tidak taat aturan regulasi yang berlaku, jadi pemecatan pada pegawai KPK yang tidak mau taat aturan perundang undang yang berlaku sangat wajar dan harus ditindak tegas dengan dipecat, bukan pelanggaran HAM, ujar Sekjen PPJNA 98.

Anto Kusumayuda Ketum PPJNA 98 mengatakan “KPK pun jangan terpengaruh laksanakan terus aturan perundang undangan yang berlaku dengan tegas , KPK harus bersih dari orang orang atau gerombolan yang akan membuat kekacauan yang sengiaja melakukan sabotase dari dalam untuk merongrong pemerintahan Jokowi dan melululantahkan NKRI, katanya.

Dan Komnas HAM sebaiknya fokus tangani dan bicara kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan kelompok teror Poso dan kelompok teror KKB Papua. Terlalu rendah Masa ngurusi Masalah pegawai KPK yang dipecat !, menurut Anto Ketum PPJNA 98.

Dari kekacauan yang dilakukan oleh gerombolan KPK yang dipecat menyampaikan hikmah dan pesan bahwa pihak pihak yang jahat dan keji dengan adanya irisan kepentingan asing bermain mengelinap ke gerombolan pegawai KPK yang dipecat, tidak henti hentinya melakukan upaya berbagai cara mengobok obok negeri kita Indonesia setelah mengalami berbagai kegagalan merongrong dan menggulingkan pemerintahan Jokowi. Kami yakin KPK kedepan akan kuat dan solid setelah dibersihkannya dipecatnya gerombolan dari KPK. (Red)***

The post Komnas HAM Semestinya Fokus Urusi Pelanggaran HAM Kelompok Teror Poso & Kekejaman KKB Papua, Malah Urus Pegawai KPK dipecat ? appeared first on Hacked By R13S.

- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article